AKREDITASI SEKOLAH TOLAK UKUR PENINGKATAN MUTU SEKOLAH

 

AKREDITASI SEKOLAH

TOLAK UKUR PENINGKATAN MUTU SEKOLAH

Oleh : Umi Umami, S.Pd


Pendidikan merupakan faktor utama yang membentuk suatu kepribadian manusia dan dipandang sebagai upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang mampu megembangkan manusia yang beriman, berbudi pekerti luhur dan memiliki pengetahuan (Musfah, 2015).

Kepribadian manusia sangat dipengaruhi oleh  seberapa  kuat  pendidikan  itu  diperoleh.  Kecerdaan  suatu  bangsa  juga ditentukan oleh faktor pendidikan. Dengan demikian, maju mundurnya suatu bangsa  dipengaruhi  oleh  pendidikan  guna  membentuk  kepribadaian  dan kecerdasan bangsa yang bermutu. Sebagai salah satu Bangsa yang bermutu, pendidikan harus ditempatkan sebagai sisi penting dalam kebijakan peningkatan mutu di satuan pendidikan. karena mutu memiliki arti kemampuan yang dimiliki oleh suatu produk atau jasa yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  atau  harapan,  kepuasan  pelanggan  dalam Pendidikan. (Fattah, 2013).

Mutu juga dapat  diartikan sebagai gambaran  dan karakteristik menyeluruh  jasa  pelayanan  pendidikan  secara  internal  maupun eskternal yang menunjukan kemampuanya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan  atau  yang  tersirat mencakup  iput,  proses,  dan  output  Pendidikan (Sagala, 2013).

Pengertian Akreditasi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (22) adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional (Anshori, 2021). Sedangkan, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, pasal 1, bahwa Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan (Iskamto, 2022; Ni Made Puspitayant, 2018). Satuan Pendidikan formal yang dimaksud meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Madrasah Luar Biasa (MLB), Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), dan Satuan Pendidikan formal lain yang sederajat (Asy’ari et al., 2021). Kelayakan satuan pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan, karena standar nasional pendidikan merupakan kriteriaminimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa lingkupnya meliputi: (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan (Hendarman, 2013; Iskamto et al., 2021; Sumarto, 2018). Selain itu, akreditasi juga berfungsi memberdayakan sekolah/madrasah, sehingga dapat menghasilkan lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pedoman Akreditasi ini disusun sebagai upaya untuk memastikan terselenggaranya proses akreditasi yang baik, dengan prinsip[1]prinsip yang obyektif, komprehensif, adil, transparan, akuntabel, dan profesional (Sukarta, 2020). Tujuan Akreditasi Akreditasi sekolah/madrasah bertujuan untuk: 1. memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah yang dilaksanakan; 2. memberikan pengakuan peringkat kelayakan; 3. memetakan mutu pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan; dan 4. memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Dengan demikian, bagi Pemerintah dan pemerintah daerah hasil akreditasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya. Bagi kepala sekolah/madrasah, hasil akreditasi diharapkan dapat dijadikan bahan informasi untuk pemetaan indikator kelayakan mutu sekolah/madrasah, kinerja warga sekolah/madrasah, termasuk kinerja kepala sekolah/madrasah selama periode kepemimpinannya. Di samping itu, hasil akreditasi juga diperlukan kepala sekolah/madrasah sebagai bahan masukan untuk penyusunan program serta anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah (Ansori, 2021; Luqman, 2021). Hasil akreditasi merupakan dorongan untuk selalu meningkatkan diri dan bekerja keras dalam memberikan layanan terbaik bagi peserta didik guna mempertahankan dan meningkatkan mutu sekolah/madrasah. Bagi peserta didik, hasil akreditasi yang unggul akan menumbuhkan rasa percaya diri bahwa mereka memperoleh pendidikan yang bermutu, dan sertifikat akreditasi merupakan bukti bahwa mereka mengikuti pendidikan di sekolah/madrasah yang bermutu.

Fungsi Akreditasi Akreditasi sekolah/madrasah memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Pengetahuan, yaitu informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah/madrasah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar nasional pendidikan. 2. Akuntabilitas, yaitu bentuk pertanggungjawaban sekolah/madrasah kepada publik, apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah/madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. 1. Pembinaan dan pengembangan, yaitu dasar bagi sekolah/madrasah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah/madrasah.

Ketika suatu satuan pendidikan yang menginginkan outputnya bermutu, satuan tersebut juga harus memberikan sesuatu pembaharuan pendidikan yang terus-menerus agar nantinya bisa menghadapi berbagai tantangan sesuai dengan perkembangan. Karena pembaharuan kualitas sekolah dapat dilihat dari berbagai segi  manajemen  sekolah.  Selain  itu  kualitas  sekolah  juga  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor  baik  dari  sekolah  itu  sendiri  maupun  dari  luar  sekolah (Setiyaningsih, 2017)

.Adapun tujuan dari akreditasi sekolah adalah (1) memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah yang dilaksanakan; (2) memberikan pengakuan peringkat kelayakan;(3) memetakan mutu pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan; dan (4) memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai bentuk akuntabilitas publik. Sedangkan Manfaat dari Hasi Akreditasi sendiri adalah (1) sebagai  acuan dalam upaya peningkatan mutu dan pengembangan sekolah/madrasah; (2) Sebagai umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah/madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah/madrasah; (3) Sebagai motivasi agar sekolah/madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional; (4) Sebagai informasi dan rekomendasi Pemerintah, pemerintah daerah, yayasan/lembaga pendidikan, maupun komite sekolah/madrasah dalam rangka perbaikan mutu sekolah.

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) mulai tahun 2018 telah merancang perubahan sistem akreditasi, dari perubahan paradigma berbasis kepatuhan administratif (compliance) menjadi berbasis kinerja (performance). Landasan pengembangan IASP2020 didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan kebijakan publik. Dalam landasan filosofis pengembangan IASP2020 dijelaskan bahwa hakikat pendidikan sejatinya bertujuan untuk mewujudkan fungsi manusia sebagai hamba dan pemimpin di muka bumi, sehingga pendidikan harus dilakukan secara sadar dan terencana. Dalam pendidikan, manusia secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pribadi yang unggul dan andal, serta memiliki budaya kerja keras, grit, jujur, berpikir kritis, kreatif, dan mandiri yang mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.

Adapun alur Akreditasi sendiri adalah (1) dimulai dengan Sosialisasi IASP dan Pelaksanaan Akreditasi Dimana dalam hal ini BAN-S/M menetapkan jumlah dan daftar sekolah/madrasah sasaran yang akan diakreditasi di setiap provinsi. Dasar penetapan tersebut adalah hasil luaran dari dashboard monitoring, pengajuan akreditasi ulang dan laporan masyarakat. Pengisian EDS/M dilakukan secara reguler dalam sistem monitoring yang terintegrasi dalam Sispena yang telah ditetapkan BAN-S/M. Sispena-S/M bukan alat bantu, melainkan salah satu alat utama yang digunakan untuk menentukan berjalan atau tidaknya proses akreditasi; (2) Asesmen Kecukupan Sasaran Akreditasi dan Penugasan Asesor, isi dari tahap kedua ini adalah Penetapan sekolah/madrasah yang akan divisitasi didasarkan pada luaran dashboard monitoring yang menyatakan sekolah/madrasah turun kinerjanya, atau pengajuan akreditasi ulang (reakreditasi). Sekolah/madrasah sasaran visitasi harus memenuhi persyaratan mutlak yang ditentukan oleh BAN-S/M untuk dapat divisitasi. Setelah ditetapkan sasaran akreditasi, maka asesor yang akan ditugaskan dapat melakukan asesmen kecukupan untuk menilai kelayakan visitasi. Setelah dilakukan asesmen kecukupan, maka selanjutnya BAN-S/M provinsi menetapkan dan menugaskan asesor untuk melakukan visitasi ke sekolah/madrasah sasaran; (3) Visitasi Ke Sekolah/Madrasah, dalam hal visitasi ke sekolah Sekolah/madrasah yang telah ditetapkan kelayakannya untuk divisitasi, harus divisitasi oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN-S/M provinsi. Visitasi adalah kegiatan verifikasi, validasi, dan klarifikasi. Pedoman Akreditasi 2023 adalah diawali dengan 20 data dan informasi yang telah diisi oleh sekolah/madrasah dalam Sispena-S/M melalui wawancara dan observasi terhadap kondisi objektif sekolah/madrasah. Visitasi dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu secara luring atau daring; (4) Validasi dan Verifikasi Hasil Visitasi, dalam ha ini Asesor yang telah selesai melakukan visitasi memberikan laporan kepada BAN-S/M provinsi. Laporan visitasi tersebut perlu divalidasi, untuk menjamin proses dan hasil akreditasi kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan; (5) Verifikasi Hasil Validasi dan Penyusunan Rekomendasi, poin ini menjelaskan bahwa Verifikasi Hasil Validasi dan Penyusunan Rekomendasi; (6) Penetapan Hasil dan Rekomendasi Akreditasi, dalam hal ini Hasil dan rekomendasi akreditasi sekolah/madrasah ditetapkan melalui rapat pleno BAN-S/M provinsi yang dihadiri oleh anggota BAN[1]S/M. Rapat pleno BAN-S/M provinsi menetapkan hasil akreditasi melalui Surat Keputusan tentang Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah yang dilaksanakan setiap tahun. Rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil akreditasi disampaikan kepada pihak terkait untuk dimanfaatkan dalam perencanaan perbaikan mutu Pendidikan; (7) Pengumuman Hasil Akreditasi, Masyarakat perlu memperoleh informasi tentang status dan peringkat akreditasi sekolah/madrasah. Untuk itu, BAN-S/M dan BAN-S/Mprovinsi perlu mengumumkan hasil akreditasi sekolah/madrasah kepada masyarakat melalui situs web BAN-S/M dan melakukan sosialisasi; (8) Penerbitan Sertifikat Akreditasi dan Rekomendasi, Sertifikat diterbitkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman hasil akreditasi. Apabila terdapat pengaduan/keberatan terhadap hasil akreditasi pada sekolah/madrasah tertentu, maka pemberian sertifikat dan rekomendasi kepada sekolah/madrasah tersebut menunggu sampai ada tindak lanjut dan keputusan dari BAN[1]S/M provinsi ;(9) Mekanisme Akreditasi Satuan Pendidikan Kerja sama, pada point terakhir ini mengacu kepada mekanisme akreditasi sekolah/madrasah dengan menggunakan perangkat akreditasi SPK dan dikelola oleh BAN-S/M.

Ketika sudah melakukan akreditasi, pastinya adal tindak l;anjut untuk hasil akreditasi tersebut, Setiap hasil akreditasi akan memberikan rekomendasi terhadap satuan pendidikan, baik yang terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Idealnya rekomendasi hasil akreditasi disusun secara lengkap dan komprehensif berdasarkan data/fakta di lapangan saat asesor melakukan visitasi ke sekolah/madrasah. Itu pula yang menjadikan rekomendasi hasil akreditasi yang dibuat oleh asesor berdasarkan data hasil visitasi ke sekolah/madrasah, lalu diolah oleh BAN-S/M provinsi menjadi sebuah rekomendasi yang utuh, menjadi penting untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan daerah. Dengan tersusunnya rekomendasi akreditasi yang berkualitas dan kemudian ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diharapkan akan memberikan dampak terhadap perbaikan serta peningkatan mutu pendidikan sekolah/madrasah. 

Komentar