AKREDITASI SEKOLAH TOLAK UKUR PENINGKATAN MUTU SEKOLAH
AKREDITASI SEKOLAH
TOLAK UKUR PENINGKATAN MUTU SEKOLAH
Oleh : Umi Umami, S.Pd
Pendidikan merupakan faktor utama
yang membentuk suatu kepribadian manusia dan dipandang sebagai upaya dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa yang mampu megembangkan manusia yang beriman,
berbudi pekerti luhur dan memiliki pengetahuan (Musfah, 2015).
Kepribadian manusia sangat
dipengaruhi oleh seberapa kuat
pendidikan itu diperoleh.
Kecerdaan suatu bangsa
juga ditentukan oleh faktor pendidikan. Dengan demikian, maju mundurnya
suatu bangsa dipengaruhi oleh
pendidikan guna membentuk
kepribadaian dan kecerdasan
bangsa yang bermutu. Sebagai salah satu Bangsa yang bermutu, pendidikan harus
ditempatkan sebagai sisi penting dalam kebijakan peningkatan mutu di satuan
pendidikan. karena mutu memiliki arti kemampuan yang dimiliki oleh suatu produk
atau jasa yang dapat memenuhi
kebutuhan atau harapan,
kepuasan pelanggan dalam Pendidikan. (Fattah, 2013).
Mutu juga dapat diartikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh jasa
pelayanan pendidikan secara
internal maupun eskternal yang
menunjukan kemampuanya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau
yang tersirat mencakup iput,
proses, dan output
Pendidikan (Sagala, 2013).
Pengertian
Akreditasi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (22) adalah proses penilaian secara
komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya
diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang
diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional (Anshori, 2021).
Sedangkan, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun
2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi
Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, pasal 1, bahwa
Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar
dan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan
nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan
penjaminan mutu pendidikan (Iskamto, 2022; Ni Made Puspitayant, 2018). Satuan
Pendidikan formal yang dimaksud meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah
Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs),
Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Madrasah Luar
Biasa (MLB), Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), dan Satuan Pendidikan formal
lain yang sederajat (Asy’ari et al., 2021). Kelayakan satuan pendidikan mengacu
pada standar nasional pendidikan, karena standar nasional pendidikan merupakan
kriteriaminimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa
lingkupnya meliputi: (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar
kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar
sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8)
standar penilaian pendidikan (Hendarman, 2013; Iskamto et al., 2021; Sumarto,
2018). Selain itu, akreditasi juga berfungsi memberdayakan sekolah/madrasah,
sehingga dapat menghasilkan lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Pedoman Akreditasi ini disusun sebagai upaya untuk memastikan terselenggaranya
proses akreditasi yang baik, dengan prinsip[1]prinsip
yang obyektif, komprehensif, adil, transparan, akuntabel, dan profesional
(Sukarta, 2020). Tujuan Akreditasi Akreditasi sekolah/madrasah bertujuan untuk:
1. memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah yang dilaksanakan;
2. memberikan pengakuan peringkat kelayakan; 3. memetakan mutu pendidikan
mengacu pada standar nasional pendidikan; dan 4. memberikan pertanggungjawaban
kepada pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai bentuk akuntabilitas publik.
Dengan
demikian, bagi Pemerintah dan pemerintah daerah hasil akreditasi dapat
dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu
pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya. Bagi kepala sekolah/madrasah, hasil
akreditasi diharapkan dapat dijadikan bahan informasi untuk pemetaan indikator
kelayakan mutu sekolah/madrasah, kinerja warga sekolah/madrasah, termasuk
kinerja kepala sekolah/madrasah selama periode kepemimpinannya. Di samping itu,
hasil akreditasi juga diperlukan kepala sekolah/madrasah sebagai bahan masukan
untuk penyusunan program serta anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah
(Ansori, 2021; Luqman, 2021). Hasil akreditasi merupakan dorongan untuk selalu
meningkatkan diri dan bekerja keras dalam memberikan layanan terbaik bagi
peserta didik guna mempertahankan dan meningkatkan mutu sekolah/madrasah. Bagi
peserta didik, hasil akreditasi yang unggul akan menumbuhkan rasa percaya diri
bahwa mereka memperoleh pendidikan yang bermutu, dan sertifikat akreditasi
merupakan bukti bahwa mereka mengikuti pendidikan di sekolah/madrasah yang
bermutu.
Fungsi
Akreditasi Akreditasi sekolah/madrasah memiliki fungsi sebagai berikut: 1.
Pengetahuan, yaitu informasi bagi semua pihak tentang kelayakan
sekolah/madrasah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar
nasional pendidikan. 2. Akuntabilitas, yaitu bentuk pertanggungjawaban
sekolah/madrasah kepada publik, apakah layanan yang dilakukan dan diberikan
oleh sekolah/madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. 1.
Pembinaan dan pengembangan, yaitu dasar bagi sekolah/madrasah, pemerintah, dan
masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah/madrasah.
Ketika suatu satuan pendidikan yang menginginkan
outputnya bermutu, satuan tersebut juga harus memberikan sesuatu pembaharuan
pendidikan yang terus-menerus agar nantinya bisa menghadapi berbagai tantangan
sesuai dengan perkembangan. Karena pembaharuan kualitas sekolah dapat dilihat
dari berbagai segi manajemen sekolah.
Selain itu kualitas
sekolah juga dipengaruhi
oleh beberapa faktor baik
dari sekolah itu
sendiri maupun dari
luar sekolah (Setiyaningsih,
2017)
.Adapun tujuan dari akreditasi
sekolah adalah (1) memberikan
informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah yang dilaksanakan; (2) memberikan
pengakuan peringkat kelayakan;(3) memetakan mutu pendidikan mengacu pada
standar nasional pendidikan; dan (4) memberikan pertanggungjawaban kepada
pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai bentuk akuntabilitas publik. Sedangkan
Manfaat dari Hasi Akreditasi sendiri adalah (1) sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu dan
pengembangan sekolah/madrasah; (2) Sebagai umpan balik dalam usaha pemberdayaan
dan pengembangan kinerja warga sekolah/madrasah dalam rangka menerapkan visi,
misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah/madrasah; (3) Sebagai motivasi
agar sekolah/madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap,
terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional
bahkan regional dan internasional; (4) Sebagai informasi dan rekomendasi
Pemerintah, pemerintah daerah, yayasan/lembaga pendidikan, maupun komite
sekolah/madrasah dalam rangka perbaikan mutu sekolah.
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) mulai tahun
2018 telah merancang perubahan sistem akreditasi, dari perubahan paradigma
berbasis kepatuhan administratif (compliance) menjadi berbasis kinerja
(performance). Landasan pengembangan IASP2020 didasarkan pada landasan
filosofis, sosiologis, dan kebijakan publik. Dalam landasan filosofis
pengembangan IASP2020 dijelaskan bahwa hakikat pendidikan sejatinya bertujuan
untuk mewujudkan fungsi manusia sebagai hamba dan pemimpin di muka bumi,
sehingga pendidikan harus dilakukan secara sadar dan terencana. Dalam
pendidikan, manusia secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual, pribadi yang unggul dan andal, serta memiliki budaya kerja
keras, grit, jujur, berpikir kritis, kreatif, dan mandiri yang mencerminkan
harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.
Adapun
alur Akreditasi sendiri adalah (1) dimulai dengan Sosialisasi IASP dan
Pelaksanaan Akreditasi Dimana dalam hal ini BAN-S/M menetapkan jumlah dan
daftar sekolah/madrasah sasaran yang akan diakreditasi di setiap provinsi.
Dasar penetapan tersebut adalah hasil luaran dari dashboard monitoring,
pengajuan akreditasi ulang dan laporan masyarakat. Pengisian EDS/M dilakukan
secara reguler dalam sistem monitoring yang terintegrasi dalam Sispena yang
telah ditetapkan BAN-S/M. Sispena-S/M bukan alat bantu, melainkan salah satu
alat utama yang digunakan untuk menentukan berjalan atau tidaknya proses
akreditasi; (2) Asesmen Kecukupan Sasaran Akreditasi dan Penugasan Asesor, isi
dari tahap kedua ini adalah Penetapan sekolah/madrasah yang akan divisitasi
didasarkan pada luaran dashboard monitoring yang menyatakan sekolah/madrasah
turun kinerjanya, atau pengajuan akreditasi ulang (reakreditasi).
Sekolah/madrasah sasaran visitasi harus memenuhi persyaratan mutlak yang
ditentukan oleh BAN-S/M untuk dapat divisitasi. Setelah ditetapkan sasaran
akreditasi, maka asesor yang akan ditugaskan dapat melakukan asesmen kecukupan
untuk menilai kelayakan visitasi. Setelah dilakukan asesmen kecukupan, maka
selanjutnya BAN-S/M provinsi menetapkan dan menugaskan asesor untuk melakukan
visitasi ke sekolah/madrasah sasaran; (3) Visitasi Ke Sekolah/Madrasah, dalam
hal visitasi ke sekolah Sekolah/madrasah yang telah ditetapkan kelayakannya
untuk divisitasi, harus divisitasi oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN-S/M
provinsi. Visitasi adalah kegiatan verifikasi, validasi, dan klarifikasi. Pedoman
Akreditasi 2023 adalah diawali dengan 20 data dan informasi yang telah diisi
oleh sekolah/madrasah dalam Sispena-S/M melalui wawancara dan observasi
terhadap kondisi objektif sekolah/madrasah. Visitasi dapat dilakukan melalui 2
(dua) cara yaitu secara luring atau daring; (4) Validasi dan Verifikasi Hasil
Visitasi, dalam ha ini Asesor yang telah selesai melakukan visitasi memberikan
laporan kepada BAN-S/M provinsi. Laporan visitasi tersebut perlu divalidasi,
untuk menjamin proses dan hasil akreditasi kredibel dan dapat
dipertanggungjawabkan; (5) Verifikasi Hasil Validasi dan Penyusunan Rekomendasi,
poin ini menjelaskan bahwa Verifikasi Hasil Validasi dan Penyusunan Rekomendasi;
(6) Penetapan Hasil dan Rekomendasi Akreditasi, dalam hal ini Hasil dan
rekomendasi akreditasi sekolah/madrasah ditetapkan melalui rapat pleno BAN-S/M
provinsi yang dihadiri oleh anggota BAN[1]S/M. Rapat pleno BAN-S/M
provinsi menetapkan hasil akreditasi melalui Surat Keputusan tentang Hasil
Akreditasi Sekolah/Madrasah yang dilaksanakan setiap tahun. Rekomendasi yang
disusun berdasarkan hasil akreditasi disampaikan kepada pihak terkait untuk dimanfaatkan
dalam perencanaan perbaikan mutu Pendidikan; (7) Pengumuman Hasil Akreditasi, Masyarakat
perlu memperoleh informasi tentang status dan peringkat akreditasi
sekolah/madrasah. Untuk itu, BAN-S/M dan BAN-S/Mprovinsi perlu mengumumkan
hasil akreditasi sekolah/madrasah kepada masyarakat melalui situs web BAN-S/M
dan melakukan sosialisasi; (8) Penerbitan Sertifikat Akreditasi dan Rekomendasi,
Sertifikat diterbitkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman
hasil akreditasi. Apabila terdapat pengaduan/keberatan terhadap hasil
akreditasi pada sekolah/madrasah tertentu, maka pemberian sertifikat dan
rekomendasi kepada sekolah/madrasah tersebut menunggu sampai ada tindak lanjut
dan keputusan dari BAN[1]S/M provinsi ;(9) Mekanisme
Akreditasi Satuan Pendidikan Kerja sama, pada point terakhir ini mengacu kepada
mekanisme akreditasi sekolah/madrasah dengan menggunakan perangkat akreditasi
SPK dan dikelola oleh BAN-S/M.
Ketika
sudah melakukan akreditasi, pastinya adal tindak l;anjut untuk hasil akreditasi
tersebut, Setiap hasil akreditasi akan memberikan rekomendasi terhadap satuan
pendidikan, baik yang terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Idealnya
rekomendasi hasil akreditasi disusun secara lengkap dan komprehensif
berdasarkan data/fakta di lapangan saat asesor melakukan visitasi ke
sekolah/madrasah. Itu pula yang menjadikan rekomendasi hasil akreditasi yang
dibuat oleh asesor berdasarkan data hasil visitasi ke sekolah/madrasah, lalu
diolah oleh BAN-S/M provinsi menjadi sebuah rekomendasi yang utuh, menjadi penting
untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan daerah. Dengan
tersusunnya rekomendasi akreditasi yang berkualitas dan kemudian
ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diharapkan akan memberikan dampak
terhadap perbaikan serta peningkatan mutu pendidikan sekolah/madrasah.
Komentar
Posting Komentar